.
Media Sorot Nusantaranews.
*BATAM, .Setelah Melakukan Audensi 11/Agustus 2026 Mengenai Klarifikasi Proyek LANDFILL di TPA Punggur , diterima Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemko Batam Bapak Taufik di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Namun Sampai Hari Ini belum ada respon Terbuka Dari Kepala Dinas Pemko Batam Bapak Dohar Hasibuan .
*TIM Media CYBER RAJAWALI* jam 11,00. wib menyampaikan hasil investigasi dan upaya konfirmasi terkait proyek transparansi *"PEMBANGUNAN JALAN, LANDFILL TPA Punggur Kecamatan Nongsa dengan nilai *Rp44.057.734.613* bersumber dari *APBD Kota Batam 2026*.
Audensi dan Konfirmasi ;
1. *Selasa, 11 Agustus 2026 Pukul 11.00 WIB*: Tim diterima oleh *Sekretaris DLH Kota Batam, Bapak Topik*. Dalam pertemuan tersebut, pertanyaan Tim terkait lokasi 4 hektar yang dianggarkan dan kesesuaian kegiatan di lapangan belum dapat dijawab secara rinci. Pihak DLH menyampaikan bahwa *Kepala Dinas sedang memiliki agenda rapat dengan BP Batam*.
2. *Rabu, 13 Agustus 2026*: Tim kembali melakukan komunikasi. Hingga saat berita ini diturunkan, *belum ada jadwal pasti* untuk audiensi lanjutan guna mendapatkan klarifikasi.
*Temuan di lapangan pada tgl 11/082026 10:40 WIB;
Berdasarkan dokumentasi Tim di koordinat *Lat 1.052966° Long 104.119678°*, kegiatan yang terlihat adalah aktivitas alat berat yang melakukan perataan dan penimbunan di area TPA eksisting.
Selain itu, *papan proyek baru terpasang 1 hari setelah* Tim melakukan investigasi awal dan konfirmasi ke DLH. Padahal di papan tersebut tertera tanggal kontrak *10 Juli 2026*.
*Catatan Tim Cyber Rajawali hasil Audensi;
1. *Kesesuaian Lokasi*: Berdasarkan informasi dari Sekretaris DLH, dianggarkan lahan baru ±4 Hektar. Namun lokasi yang terpantau Tim adalah area TPA lama.
2. *Keterbukaan Informasi*: Hingga 3 hari upaya konfirmasi, Tim belum menerima data tertulis terkait progres, RAB, dan gambar kerja proyek.
3. *Waktu Pelaksanaan*: Kontrak dimulai 10 Juli 2026, namun kondisi di lapangan pada 10 Agustus 2026 dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan.
*Tuntunan Tim Cyber Rajawali:
Sebagai fungsi kontrol sosial dan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, kami meminta:
1. *Keterbukaan Data*: DLH Kota Batam segera memberikan data dan klarifikasi tertulis terkait proyek ini kepada publik.
2. *Audit*: Memohon kepada *Inspektorat Kota Batam* dan *BPK* untuk melakukan audit guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, anggaran, dan realisasi di lapangan.
3, *Transparansi ukuran luas volume wilayah Kerja Proyek yang tidak tercantum di papan Plank proyek.
"Adapun Fungsi Audensi Media Ciber Rajawali Sebagai Tim Kontrol Sosial Media Menyoroti Anggaran APBD 2026 dari pajak masyarakat, Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel," ujar Tim 10 Cyber Rajawali.
Dalam Pemberitaan ini tim Media Ciber Rajawali Membuka Hak Jawab ke ruang Publik demi Ketranparansi anggaran pembangunan di Kota Batam, Tim akan menayangkan seluruh dokumentasi berupa foto dan video pada *Kamis, 13 Agustus 2026 Pukul 17.00 WIB* untuk disampaikan kepada publik.(Tim)
